Gawat, Sosialisasi BPJS Kesehatan Di Jabar Masih Belum Optimal
BANDUNG - Komisi E DPRD Jawa Barat masih menemukan banyak masyarakat dan kepala daerah yang belum memahami program BPJS Kesehatan.
Ketua Komisi E DPRD Jabar Didin Supriadin mengatakan yang membuat pihaknya prihatin ketidaktahuan juga dialami perangkat pemerintahan dari struktur bawah.
"Jangankan masyarakat perangkat unsur pemerintahan pun lingkup kepala desa banyak ya tidak tahu, begitu juga camat,” katanya di Bandung, Selasa (1/7/2014).
Menurutnya kebijakan nasional yang sudah berjalan sejak awal 2014 ini harusnya bisa sampai dan dipahami oleh seluruh struktur perangkat pemerintah hingga tingkat bawah. Didin sendiri mengatakan potret ini adalah hasil dari tinjauan pihaknya ke sejumlah daerah dan rumah sakit di Jabar.
Dia mengaku meski pemahaman masih kurang, antusiasme masyarakat untuk mengikuti program ini sudah mulai tumbuh. Pihaknya menemukan bahwa tren keanggotaan BPJS Kesehatan naik terus di sejumlah wilayah.
"Tetapi ketika kita evaluasi dengan kabupaten kota dan rsud, ternyata sosialisasinya masih kurang. Banyak masyarakat yang belum paham apa itu BJS Kesehatan, masyarakat tahunya Jamkesmas dan Jamkesda," katanya.
Didin menilai sosialisasi harus lebih dioptimalkan, baik oleh BPJS Kesehatan di kabupaten kota, maupun unsur dinas kesehatan dan RSUD. Apalagi pada tahun 2017 nanti setiap kabupaten kota akan dibebani untuk pembiayaan BPJS Kesehatan.
"Sebetulnya dengan sistem Jamkesda Kamkesmas saja pemerintah kabupaten kota sudah kerepotan, APBD kota/kabupaten kan beda beda ada yang besar dan ada yang rendah, nah yang rendah ini susah," katanya. (Bisnis)
0 komentar:
Posting Komentar