18 Peserta Lelang Jabatan Pemkab Cirebon Raih Tiket Eselon II

CIREBON - Sebanyak 18 peserta open bidding (lelang jabatan) dalam posisi aman meraih tiket untuk menempati jabatan eselon II. Mereka merupakan peserta dengan peringkat tiga besar berdasarkan akumulasi penilaian seleksi administrasi, psikometri serta wawancara.

Informasi yang dihimpun KC, Selasa (15/7/2014), ke-18 peserta itu adalah peraih nilai tertinggi. Bahkan, peringkat tertinggi menembus nilai 950. Dan peringkat ke-18 berada di angka 750. “Dari seluruh formasi akan diambil tiga besar,” tutur Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi usai mengumumkan para peserta open bidding yang lulus memenuhi syarat.

Ketua Panitia Seleksi, Prof. Dr Ermaya Suradinata SH MSi MH menjamin proses penilaian obyektif, tidak ada campur tangan dari mana pun termasuk Bupati. “Pansel open bidding ini sebagai pihak yang melihat kompetensi para pejabat yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya yang mengikuti open bidding. Kompetensi dibutuhkan para pejabat untuk menjabarkan visi dan misi pemimpin daerah dalam membangun dan menata pemerintahan,” terang Ermaya kepada sejumlah wartawan.

Untuk output sendiri, Guru Besar IPDN Ini menjelaskan hak penuh dimiliki oleh bupati sebagai user. Pansel hanya memberikan hasil seleksi murni kepada bupati untuk selanjutnya diambil kebijakan.

“Semua penilaian obyektif. Ada pun nanti mereka akan ditempatkan dimana itu terserah bupati seperti apa. Kalau memang ada yang tidak cocok maka akan kami bilang tidak cocok,” tambahnya.

Sebagai pendobrak

Ermaya juga menjamin tidak akan salah menilai. Sebab kesalahan dalam memberikan penilaian dapat berdampak negatif pada pembangunan daerah ke depan. “Kabupaten Cirebon dapat dikatakan sebagai pendobrak dilakukannya open bidding atau lelang jabatan. Untuk tingkat kabupaten sendiri, Kabupaten Cirebon adalah yang pertama melakukan lelang jabatan setelah Garut.

Kalau bisa, lelang jabatan ini dilakukan menyeluruh ke semua jabatan dan bukan hanya eselon II saja,” ujarnya.

Disinggung mengenai belum lahirnya peraturan pelaksanan di bawah UU seperti peraturan pemerintah mengenai tata laksana open bidding ini, Ermaya menyatakan hal itu bukanlah sebuah permasalahan. Malahan, Ermaya menjamin dengan adanya seleksi yang dilakukan ini akan menambah keyakinan akan manfaat dari lelang jabatan.

“Tidak melanggar hukum kok, selama tidak keluar dari aturan Undang-Undang. Ini sangat bagus dan patut di contoh oleh semua kabupaten maupun kota yang ada di Indonesia,” tandasnya.(kabar cirebon)

Calon Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama (Eselon II.b) Nilai Tertinggi

Kepala BKPPD

1. H. KALINGA, MM

2. AI NURHASAN, AP, M.Si.MS

Kepala Disdukcapil

1. Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN

2. Dra. INDRA FITRIANI, M.M.

3. Drs. DODY MULYONO

Kepala BLHD

1. Ir. H. HERMAWAN, MM

Kepala Dinas PSDAP

1. Ir. H. SUGENG RAHARJO, M.MP.

Direktur RSUD Waled

1. dr. H.. BOYKE SISPRIHATTONO, SPM.

2. dr. H. KARMAWAN HIDAYAT

3. dr. H. EDY RIYANTO BAKRI, Sp.THT.

Kepala Dislakan

1.Dr. Ir. H. ALI EFENDI, MM.

2.Ir. ELAN JAELANI

3. H. MUHIDIN, SP.,MM.

Kepala Dinsos

1. H. MARYONO, SH.

2. Drs. H. NANANG SUPRIYATNO

3. Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI

Kepala Disdik

1. Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.

2. Drs. H. ASDULLAH, M.M.