Ini alasan kenapa PKL di Cirebon dilarang berjualan dulu
KEJAKSAN- Munculnya kabar bahwa pedagang kaki lima (PKL) dilarang berjualan selama 15 hari hingga penilaian WTN menuai reaksi keras dari para pedagang. Mereka menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memikirkan nasib para pedagang.
Ketua Badan Komunikasi Ikatan Pedagang Kaki Lima (BKI PKL), Suhendi, menyayangkan sikap tersebut. Apalagi pihaknya yang memiliki wadah PKL tidak dilibatkan. Dia menilai selama ini yang diajak berkomunikasi hanya Forum PKL, bukan wadah PKL seluruhnya. “Tidak ada komunikasi yang baik. Kenapa tidak diundang yang lainnya? Kenapa hanya melibatkan Forum PKL saja?” tuturnya, kemarin (18/5).
Suhendi pun mempertanyakan kinerja pemerintah kota selama ini. Pasalnya, penertiban PKL baru dilakukan menjelang penilaian WTN. “Harusnya dari awal. Kalau ada penilaian baru dibeginikan. Bahkan aparat sampai turun. Kalau tahun-tahun lalu, tidak seperti ini,” lanjutnya.
Maka dari itu, Suhendi telah menginstruksikan kepada pedagang untuk tetap berjualan meskipun ada penilaian WTN. Kalaupun nanti akan ada penggusuran, pihaknya siap pasang badan untuk melindungi PKL. “Kami bukan tidak mendukung, tapi bukan berarti demi WTN harus mengorbakan pedagang. Tahun kemarin tidak seperti ini, kita tetap bisa menang. Saya sudah instruksikan agar pedagang tetap berjualan,” lanjutnya.
Senada, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Cirebon, Asep Rambo juga menyayangkan pemerintah yang seolah tidak memikirkan nasib pedagang demi penghargaan WTN. Dia menyayangkan pernyataan Ketua Forum PKL, Agus Mulyadi yang juga melarang pedagang untuk berjualan di trotoar selama penilaian WTN.
“Ketua Forum PKL itu arogan. Pemerintah juga sangat kami sayangkan karena tidak melakukan komunikasi dengan semua unsur pedagang. Kalau hanya ingin mendapatkan piala, apa perlu kami pedagang belikan? Jangan berikan pembodohan pada masyarakat,” lanjutnya.
Sesepuh Forum PKL, Ade Priyanto juga menyayangkan pernyataan ketua Forum PKL yang melarang pedagang untuk berjualan. Dirinya pun meminta agar Agus menarik penyataan tersebut. “Jangan korbankan nasib pedagang hanya karena ada penilaian,” tukasnya. Radar (kmg)
0 komentar:
Posting Komentar